PROGRAM BLSM
YANG MENUAI PRO KONTRA
Disusun oleh:
AMRI ARRUSDI
B0A014001
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN
FAKULTAS BIOLOGI
Tahun Pelajaran 2014
HALAMAN PENGESAHAN
MAKALAH PROGRAM BLSM
YANG MENUAI PRO KONTRA
Disusun
oleh:
AMRI ARRUSDI
B0A014001
Diterima
dan disetujui
Pada
tanggal 2 OKTOBER 2014
DOSEN PENGAJAR
Drs.
SLAMET SANTOSO Sp. Ms
KAP.
195805261984101001
KATA PENGANTAR
Puji
syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya, sehingga makalah ini dapat selesai dengan tepat waktu. Makalah ini
memuat berbagai macam informasi mengenai pro kontra program BALSEM/BLSM di
Indonesia.
Karena sesungguhnya
sudah kita ketahui mengenai program BALSEM/BLSM atau biasa yang sudah kita
dengar yaitu Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat. Yang digulirkan sebagai bentuk kompensasi
kenaikan harga BBM dan dinilai sebagian pihak sebagai kebijakan yang sensitif
dan rentan menimbulkan konflik sosial jika mekanisme penyalurannya tidak tepat.
Didalam makalah ini kita akan melihat dari sisi positif dan negatif nya adanya
BALSEM/BLSM ini.
Meskipun
telah disusun dengan cermat, tidak tertutup kemungkinan bahwa makalah ini masih
terdapat sejumlah kekeliruan. Untuk itu segala kritik dan saran diperlukan demi
terwujudnya makalah yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang.
Penyusun
sangat berharap agar makalah ini benar-benar bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan, khususnya bagi yang
membacanya.
Purwokerto, Oktober 3, 2014
Penyusun
Daftar isi
Kata
pengantar.............................................................................................. 3
Daftar isi.........................................................................................................4
Ringkasan
(Abstrak)......................................................................................5
BAB I Pendahuluan.............................................................................. 5
1.1
Latar belakang............................................................................ 5
1.2 Perumusan Masalah.......................................................................7
1.3 Tujuan
Penulisan...........................................................................7
1.4 Manfaat Penulisan.........................................................................7
1.5 Ruang Lingkup..............................................................................8
BAB II Metode Penulisan..............................................................................9
2.1 Objek Penulisan........................................................................... 9
2.2 Dasar Pemilihan Objek.................................................................9
2.3 Metode Pengumpulan Data.......................................................... 9
2.4 Metode Analisi.............................................................................9
BAB III Analisis
Permasalahn......................................................................10
3.1 Pembahasan.................................................................................10
3.2 Kesimpulan dan Saran..................................................................15
Daftar
pustaka
Ringkasan (Abstrak)
Abstrak
: BLSM atau yang biasa dipanggil BALSEM adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga BBM yang diakui sangat
meresahkan rakyat kalangan menengah kebawah. Pada awalnya pemerintah mengadakan
BLSM ini untuk membantu rakyat menengah kebawah, namun sayangnya banyak
pihak-pihak yang ‘mencurangi’ anggaran ini. Banyak oknum yang menyalahgunakan
anggaran ini untuk kepentingan pribadinya. Padahal diluar sana rakyat menengah
kebawah sangat membutuhkan anggaran ini untuk hidupnya. Permasalahan disini
apakah sebenarnya BLSM ini sangat diperlukan rakyat? Atau hanya sebagai ajang
pemerintah untuk menyalahgunakan anggaran ini? Apakah kejadian pada BLT
beberapa tahun yang lalu akan terulang kembali? Sebenarnya banyak pertanyaan
yang akan kita utarakan mengenai BLSM ini. Karena BLSM ini sebenarnya sistemnya
sangat mirip pada waktu BLT dilaksanakan beberapa tahun lalu. Walaupun terlihat
sangat tidak membantu namun harus kita akui tidak semua program BLSM ini
berjalan dengan buruk. Karena ada sebagian pemerintah yang sangat mengharapkan
program BLSM ini berjalan dengan sebaik mungkin tanpa ada hambatan apapun. Dan
kita sebagai rakyat hanya dapat menunggu kapan program BLSM ini berjalan dengan
sesuai harapan pemerintah dan rakyatnya.
BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar
Belakang Masalah
Kemiskinan adalah
hal yang selalu menjadi masalah di tanah air ini. Permasalahan sosial yang
sudah terjadi sejak jaman dulu dan sulit untuk diatasi karena di negeri ini
dengan penduduk hampir 250 juta jiwa dan selalu meningkat setiap tahunnya
menyebabkan terjadinya kesenjangan atau masalah sosial . Kemiskinan selalu
dikaitkan dengan faktor ekonomi yang dihadapi. Apalagi saat ini Indonesia sedang
dihadapkan dengan kenaikan BBM yang melonjak naik dari Rp 4.500 menjadi Rp
6.500 untuk jenis bensin dan Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 untuk jenis solar.
Kenaikan tersebut sangat dirasakan dampaknya bagi kalangan ekonomi menengah ke
bawah. Kenaikan tersebut didasari atas beberapa faktor, antara lain karena
volume BBM subsidi semakin meningkat serta membengkaknya Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) akibat besarnya anggaran untuk BBM bersubsidi. Untuk
itu pemerintah telah memperkuat dana untuk program percepatan dan perluasan
perlinduingan sosial sebesar Rp 12,5 triliun dalam RAPBN –Perubahan 2013, hal
ini sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga
BBM bersubsidi. Dana sebesar Rp 12,5 triliun itu, digunakan sebagai subsidi
beras, untuk keluarga miskin (raskin) sebesar Rp 4,3 triliun, Bantuan untuk
Siswa Miskin (BSM) Rp 7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 700
miliar. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk program
kompensasi khusus berupa Bantuan Langsung Sementara Rakyat (BLSM) .
Bantuan
Langsung Sementara untuk Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLSM atau
BALSEM adalah program pemberian bantuan
tunai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka
kompensasi atas kenaikan harga BBM. BLSM diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran
(RTS) yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditandai dengan Kartu Perlindungan
Sosial. Pemerintah mengucurkan dana BLSM (Bantuan Langsung
Sementrara Masyarakat) sebesar Rp150.000 per kepala keluarga. Dengan adanya BLSM ini diharapkan
dapat sedikit mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun banyak
yang sudah kita dengar bahwa BLSM ini sudah mulai banyak yang salah sasaran. Banyak daerah yang menolak pembagian BLSM karena disinyalir akan
menimbulkan konflik dalam masyarakat karena kurang validnya data penerima yang
layak. Di beberapa daerah juga masih ditemukan pegawai negeri sipil (PNS) yang
menerima BLSM dan orang yang telah meninggal juga mendapatkannya karena data
tidak diperbaharui kembali. Penyaluran BLSM dinilai masih mengacu kepada data
lama sehingga banyak menimbulkan masalah di dalam masyarakat. Banyak masyarakat
yang keberatan dengan penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran ini sehingga ada
masyarakat yang merasa dirugikan dengan bantuan tersebut karena masih ada
masyarakat yang layak menerima tapi malah tidak mendapatkan BLSM tersebut. Dan
dimakalah ini penulis akan mengkaji dari sudut pandang positif maupun negatif
dengan adanya BLSM dari berbagai sumber yang telah penulis dapatkan. Sehingga
makalah ini tidak akan condong dalam satu pihak saja.
1.2 Perumusan Masalah
1. Pengaruh apa
saja yang mempengaruhi adanya BLSM
2. Apa dampak
yang dirasakan setelah BLSM dilaksanakan
3. Bagaimana
menurut masyarakat dengan adanya BLSM inni
4. Apa yang
sebaiknya dilakukan pemerintah dalam memperbaiki angka kemiskinan di Indonesia
jika BLSM ini tidak berdampak baik bagi Indonesia
1.3 Tujuan
Penulisan
·
Untuk menyelesaikan tugas
terstruktur yang di berikan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan.
·
Untuk memberikan pandangan bagi
pembaca terhadap adanya BLSM ini dari sudut pandang positif maupun negatif.
1.4 Manfaat
Penulisan
ü Penulis
menjadi lebih mengerti adanya BLSM
ü Menghimbau
untuk masyarakat untuk tidak mensalah sasarkan anggaran BLSM
1.5 Ruang
Lingkup
Awal mula adanya BLSM atau BALSEM ini karena adanya kenaikan
harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013 pada jam
00.00. Sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah mengadakan 2
bantuan untuk rakyat Indonesia, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dan
Bantuan Siswa Miskin. Pemerintah
Indonesia meyakini tindakan ini adalah penting untuk menyelamatkan fiskal
negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit
bagi pemerintah. Walaupun begitu, BLSM sering disebut masyarakat sebagai
kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun sudah tidak asing lagi
bahwa kelanjutan dari bantuan langsung tunai ini tidak tepat sasaran. Sehingga,
kenyataannya membuat BLSM merupakan kelanjutan dari BLT. Karena dalam
pelaksanaannya, eksekusi daripada BLSM ini menghadapi banyak masalah. Tidak
hanya masalah yang datang dari data pemerintah yang kurang valid saja, dari
rakyatnya pun juga mendapatkan masalah karena banyak rakyat yang sudah mampu
namun ingin sekali mendapatkan bantuan langsung tunai ini dan beberapa kalangan
juga menilai BLSM ini tidak tepat, dan juga tidak merata. Dalam perkembangan selanjutnya, dapat dillhat bahwa ruang
lingkup BLT atau BALSEM tidak terbatas pada hal-hal yang sifatnya penyaluran
untuk rakyat kurang mampu melainkan juga pada hal-hal lain sepanjang kemiskinan
di Indonesia masih merajalela.
BAB II
Metode
Penulisan
2.1 Objek Penulisan
Objek penulisan program BLSM atau BALSEM
ini, menggunakan metode pengumpulan data, baik dari artikel maupun referensi.
Metode tersebut dipilih karena kajian ini akan mendeskripsikan objek yaitu pro
kontra adanya program BLSM atau BALSEM di Indonesia.
2.2 Dasar Pemilihan Objek
Makalah ini dibuat untuk menyampaikan,
menganalisis, dan mencari solusi untuk perkembangan program BLSM atau BALSEM
ini yang sangat menuai pro dan kontra, serta mengklasifikasi penanganan untuk
menjadikan program BLSM ini menjadi program yang lebih baik lagi.
2.3 Metode Pengumpulan Data
Rangkaian pengumpulan data yang
dilakukan terkait dengan makalah ini antara lain adalah mencari sumber
informasi yang berkaitan dengan topik pro kontra program BLSM atau BALSEM,
mempelajari referansi, data dari internet, melakukan pengumpulan data yang
berupa info, menganalisis data dan informasi yang diperoleh, serta
menyajikannya di dalam sebuah makalah.
2.4 Metode Analisis
Menggunakan Metode Deskriptif Analitis:
Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan fakta dan data yang ada: Menganalisis
permasalahan berdasarkan pustaka dan data pendukung: Mencari alternatif
pemecahan masalah.
BAB III
Analisi
Permasalahan
3.1 Pembahasan
Pada
pertengahan bulan juni ini di tahun 2013, masyarakat Indonesia digemparkan dengan
kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk
membatasi konsumsi BBM di tanah air, agar tidak terjadi defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pada akhirnya akan menyebabkan
membengkaknya beban subsidi pemerintah. Dimana langkah kebijakan pemerintah
untuk menaikkan harga BBM ini tentu saja akan mendapatkan pro dan kontra di
masyarakat, karena justru hal ini akan semakin membebani dan mempersulit
masyarakat yang hidup di kalangan menengah ke bawah disaat kemiskinan di negeri
ini masih belum bisa diatasi. Bantuan Langsung Sementara untuk Masyarakat, yang
selanjutnya disebut BLSM atau BALSEM
adalah program pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS)
yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka kompensasi atas kenaikan harga BBM yang
terjadi pada 22 Juni 2013 pada jam
00.00. Pemerintah
menaikan harga BBM bersubsidi, dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 untuk jenis
Bensin dan 4.500 menjadi 5.500 untuk jenis solar. Kenaikan tersebut sangat
dirasakan dampaknya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kenaikan tersebut
didasari atas beberapa faktor, antara lain karena volume BBM subsidi semakin
meningkat serta membengkaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
akibat besarnya anggaran untuk BBM bersubsidi. Untuk itu pemerintah telah
memperkuat dana untuk program percepatan dan perluasan perlindungan sosial
sebesar Rp12,5 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2013, hal ini sebagai kompensasi
kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dana sebesar Rp12,5 triliun tersebut, digunakan sebagai subsidi beras, untuk
keluarga miskin (raskin) sebesar Rp 4,3 triliun, Bantuan untuk Siswa Miskin
(BSM) Rp7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp700 miliar. Selain
itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk program kompensasi khusus berupa
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 11,6 triliun dan penambahan
dana untuk program infrastruktur dasar irigasi dan air bersih Rp 6 triliun.
Pemerintah
Indonesia meyakini tindakan ini adalah penting untuk menyelamatkan fiskal
negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit
bagi pemerintah. BLSM
diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM)
yang ditandai dengan Kartu Perlindungan Sosial. Pemerintah
mengucurkan dana BLSM (Bantuan Langsung Sementrara Masyarakat) sebesar
Rp150.000 per kepala keluarga. Dengan adanya BLSM ini diharapkan dapat sedikit mengurangi
angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Pemerintah sangat serius dalam
melaksanakan program bantuan langsung tunai ini, hal tersebut terlihat dari
intruksi langsung Presiden SBY kepada para kabinetnya untuk tidak melakukan
kunjungan ke luar negri dan para menteri terkait agar memantau langsung ke
lapangan, jalannya pembagian BLSM agar tepat sasaran.
Namun banyak yang sudah kita dengar
bahwa BLSM ini sudah mulai banyak yang salah sasaran. Banyak daerah yang menolak pembagian BLSM karena disinyalir akan
menimbulkan konflik dalam masyarakat karena kurang validnya data penerima yang
layak.
Di
beberapa daerah juga masih ditemukan pegawai negeri sipil (PNS) yang menerima
BLSM dan orang yang telah meninggal juga mendapatkannya karena data tidak
diperbaharui kembali. Penyaluran BLSM dinilai masih mengacu kepada data lama
sehingga banyak menimbulkan masalah di dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang
keberatan dengan penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran ini sehingga ada
masyarakat yang merasa dirugikan dengan bantuan tersebut karena masih ada
masyarakat yang layak menerima tapi malah tidak mendapatkan BLSM tersebut.
Karena pada
umumnya penerima BLSM itu pada usia produktif dengan berbagai pernak-pernik
perhiasan dan kendaraannya. Penerima BLSM itu pasti hanya mau uang BLSM, tapi
tidak mau disebut miskin. Namun harus diakui program BLSM ini ada yang sudah
berjalan dengan sesuai yang di inginkan, mungkin hanya saja kebanyakan berita
yang kita dengar melalui media ini adalah berita mengenai BLSM yang ‘salah
sasaran’. Walaupun sebenarnya penyaluran
BLSM terkesan seperti dipaksakan padahal pemerintah belum siap, kita khawatir
bukan manfaat yang dirasakan dari BLSM tersebut tapi akan terjadinya konflik
horizontal antara masyarakat dan pemerintahan daerah terutama lurah yang akan
menjadi sasaran masyarakat. Sebaiknya
pemerintah harus mempersiapkan program tersebut dengan matang sebelum
menyalurkannya sehingga tidak menimbulkan konflik akibat penyalurannya yang
tidak tepat sasaran. Program BLSM terkesan untuk mencari simpati masyarakat
menjelang pemilu tahun 2014. Masyarakat mengharapkan jangan sampai bantuan
tersebut di politisir demi keuntungan suatu kelompok tertentu.
Pemerintah
seharusnya belajar dari kegagalan
program BLT yang pernah dikocorkan beberapa tahun lalu. Banyak pihak menilai
bahwa sistem bantuan langsung sangat tidak efektif dan tidak mendidik dalam
memecahkan masalah kemiskinan. BLSM dengan sistem yang sama, akan mendulang
hasil yang sama. Lihat saja, besaran BLSM pun minim dibandingkan naiknya biaya
yang harus ditanggung. Begitu harga BBM naik rata-rata 33,3 % (premium naik
44,4 % dan solar naik 22,3 %), ongkos transportasi pun naik rata-rata 20 – 35
persen. Naiknya ongkos transportasi dibarengi oleh lonjakan harga-harga
kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. BLSM kiranya lebih pantas disebut
sebagai Bantuan Langsung Sengsarakan Masyarakat. Lebih dari itu, meski harga
BBM dinaikkan namun subsidi tetap saja dalam angka Rp 120 triliun – akibat
konsumsi meningkat. Lalu ditambah BLSM menjadi sekitaran Rp 180 triliun. Dengan
riuhnya kontraversi BBM dan BLSM, kebanyakan orang lupa bahwa pemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan kewajiban Pemerintah sesuai dengan
Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. BLSM adalah hak
masyarakat, bukan kebaikan hati atau sogokan politik, tapi tanggung-jawab
Pemerintah (pasal 4). Kewajiban pemerintah untuk melakukan Catur Program Kesejahteraan
Sosial, yakni rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial
(pasal 6). Jadi, kebijakan semacam ini seharusnya bukan kebijakan pelipur lara,
tapi merupakan kebijakan yang wajib dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya.
Sehingga
BLSM bukannya memberikan solusi, malah menimbulkan permasalahan yang baru.
Pertama, Penyalurannya dinilai tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran diduga
karena sistem data yang kurang akurat. Banyak penerima yang ternyata sudah
meninggal, atau bahkan tidak terkategori miskin. Sehingga tidak tepat sasaran
kepada keluarga yang membutuhkan yang benar-benar miskin.
Kedua, Kebijakan BLSM bernuansa
politis. Kebijakan mengucurkandana langsung kepada masyarakat sanagt rentan
ditunggangi kepentingan politik tertentu. Bahkan bisa jadi sebagai bentuk
‘suap’ kepada rakyat untuk mendapatkan citra yang positif. Apalagi dalam
menghadapi pemliu 2014.
Ketiga, BLSM tak memberikan solusi,
tidak bisa mencegah inflasi. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo,
menjelaskan pemberian kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan meredam
dampak inflasi, yang bisa muncul dari kenaikan harga BBM.(vivanews.com, 20/06)
Keempat, berpotensi menimbulkan
konflik di masyarakat meski skalanya terbatas. Salah satunya seperti yang
terjadi di Purewkerto, Anggota DPRD Banyumas Yoga Sugama mengungkapkan konflik
sosial mulai terjadi dalam pelaksanaan penyaluran BLSM. Kondisi desa yang
tadinya adem ayem, sekarang mulai menghangat, karena banyaknya protes warga
yang tidak
memperoleh BLSM. (Metrotvnews.com, 27/04)
Selama
ini, pemerintah selalu mengklaim bahwa kebijakannya disetujui oleh rakyat,
karena para wakil rakyat di DPR MPR mnyetujuinya. Padahal kebijakan kenaikan
harga BBM itu bertentangan dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang tidak
ingin harga BBM dinaikkan. Hal itu terungkap dalam hasil survey Lingkaran
Survei Indonesia (LSI) terhadap 1200 responden yang dilakukan pada 18 Juni,
selepas rapat paripurna pengesahan RAPBN-P 2013 di DPR. Hasil survey itu
menunjukkan, 79,21 persen tak setuju kenaikan harga BBM. Sebanyak 19,1 persen
tidak tahu dan hanya 1,69 persen yang setuju kenaikan harga BBM (Republika,
24/6). Tapi tetap saja, pemerintah mengklaim bahwa kenaikan harga BBM itu
adalah demi rakyat, sebab disetujui oleh para wakil rakyat. Pemerintah pun akhirnya
lebih sayang kepada para kapitalis asing daripada kepada rakyat. Pemerintah
lebih senang membayar hutang kepada asing daripada memberikan kesejahteraaan kepada
rakyatnya. Hal ini akibat sistem demokrasi dan kapitalisme yang melahirkan
kebijakan penguasa dan politisi tidak demi rakyat dan mengabaikan aspirasi
rakyat. Kebijakan lebih demi kepentingan elit, pemilik modal, dan kapitalis
asing. Ternyata hal ini memang sesuai dengan skenario Memorandum of
Economic dan Financial Policies atau LoI dengan IMF tahun 2000. Juga
untuk memenuhi apa yang disyaratkan bagi pemberian utang Bank Dunia seperti
tercantum dalam Indonesia Country Assistance Strategy tahun
2001. Jadi kebijakan pemerintah sebaiknya mengoreksi pengucuran dana BLSM.
3.2 Kesimpulan dan Saran
BLSM
atau BALSEM yang sudah terjadi di Indonesia ini sudah menuai pro dan kontra
dalam pelaksanaanya. Karena banyak kendala-kendala yang membuat BLSM ini
‘terlihat’ salah sasaran. Faktanya banyak kendala-kendala yang dialami dalam
pelaksanaanya, seperti :
- BLSM
dianggap bukanlah solusi tepat dalam menyelesaikan dampak yang terjadi
akibat dari kenaikan BBM. BLSM ini hanya menjadi solusi sesaat bagi
masyarakat.
- Belum
adanya petunjuk teknis dan mekanisme yang tepat dalam proses penyaluran
kepada masyarakat, hal ini akan mengakibatkan kebingungan pelaksana teknis
dilapangan.
- Kategori
miskin yang dipakai sebagai acuan masyarakat mendapat dana BLSM, masih
menggunakan data yang lama yang belum di perbaharui sepenuhnya sehingga
tidak jarang mengalami kerancuan .
- Terdapat
isu-isu politik yang mengiringi turunnya kebijakan BLSM.
- Muncul
fenomena yang mungkin terlewati oleh para ahli sekalipun, yaitu perubahan
tata nilai, etika , budaya kemandirian dan patriotisme di tengah
masyarakat yang menjadikan kemiskinannya sebagai suatu produk yang layak
dijual. Seseorang akan merasa terhina apabila dicela sebagai orang miskin
namun akan sangat murka apabila tidak terdaftar sebagai warga yang berhak
mendapat dana BLSM
Sehingga banyak pihak yang menilai BLSM ini tidaklah
produktif melainkan hanya mendidik masyarakat untuk hidup konsumtif. Perlu
pengawasan yang ketat dalam proses penyaluran sekaligus memberikan sosialisasi
yang tepat kepada masyarakat bahwa uang BLSM ini diharapkan dapat digunakan
untuk hal-hal yang produktif atau setidaknya untuk kebutuhan sehari-hari sampai
masyarakat terbiasa dengan dampak dari kenaikan harga BBM tersebut
diatas.
Walaupun
begitu bantuan langsung sementara sangat membantu perkonomian warga miskin yang
terkena imbas langsung dari kenaikan harga BBM. Namun demikian, masih ada saja
oknum yang dari beberapa kalangan yang sengaja melakukan tindakan tidak terpuji
dengan menimbun BBM bersubsidi atau menjual BBM bersubsidi ke industri atau
dijual kelura negri dengan tujuan mendapat keuntungan lebih tanpa memperdulikan
nasib orang miskin yang ada di Indonesia ini. Untuk itu tidaklah bijak di
kondisi sekarang ini masih ada yang mempermainkan harga BBM bersubsidi untuk
memperkaya diri sendiri. BBM bersubsidi diperuntukan bagi kalangan orang yang
tidak mampu. Untuk masyarakat yang berpenghasilan lebih dan berkendaraan roda
empat dengan dengan kapasitas mesin 2500 cc ke atas disarankan untuk membeli
BBM nonsubsidi. Hal tersebut sangat membantu pendistribusian BBM bersubsidi
yang selama ini masih dirasakan tidak tepat sasaran.
Solusi untuk permasalahan ini menurut penulis,
sebaiknya pemerintah harus membuat
konsep matang lainnya selain BLSM, agar tidak terus mengapung diantara pro dan
kontra. Mungkin bisa dengan menyalurkan dana BOS (atau yang sekarang dikenal
dengan Bantuan Siswa Miskin) dengan baik dan benar, membuka lapangan pekerjaan
baru bagi para pengangguran seperti mengembangkan unit Usaha Kecil Menengah
(UKM), atau dengan memberikan fasilitas transportasi umum yang “ramah kantong”
supaya dapat turut dirasakan oleh semua kalangan, bukan hanya rayat miskin
tetapi juga bagi kaum menengah. Memang, tidak mungkin beratus-ratus juta jiwa
di Indonesia bisa 100% bersuara bulat terhadap keputusan pemerintah dan secara garis
besar menurut penulis pembagian dana BLSM kepada masyarakat ini tidak berjalan
dengan efektif seperti yang diharapkan, karena menurut saya BLSM ini hanya
berlaku jika terjadi kenaikan harga BBM. Setelah itu jika masalah kenaikan
harga BBM ini sudah tidak terdengar lagi maka penyaluran dana BLSM untuk
masyarakat kecil ini tidak berjalan lagi alias terhenti. Alangkah baiknya jika
pemerintah memberikan program padat karya kepada masyarakat kecil, agar mereka
tidak bergantung kepada dana BLSM yang diberikan pemerintah sebagai
alternatif atas pemecahan masalah tersebut. Sehingga bisa kita
simpulkan, kebijakan pemerintah dengan mengucurkan dana BLSM itu sangat perlu
dikoreksi. Perlu
pengawasan yang ketat dalam proses penyaluran sekaligus memberikan sosialisasi
yang tepat kepada masyarakat bahwa uang BLSM ini diharapkan dapat digunakan
untuk hal-hal yang produktif atau setidaknya untuk kebutuhan sehari-hari sampai
masyarakat terbiasa dengan dampak dari kenaikan harga BBM tersebut
diatas.
Semoga
saja kebijakan pemerintah yang satu ini akan berdampak positif sesuai dengan
maksud dan tujuannya, karena apabila meleset tentu siapa lagi yang menanggung
dosanya. Apalagi, Indonesia yang digembor-gemborkan
sebagai negara kaya dan makmur, ternyata rakyatnya justru hidup dalam jurang
kemiskinan. Padahal, terjadinya kemiskinan tak lain akibat "kesalahan
pengelola negara". Elite pengelola negara yang diberikan amanah
mengelola negara, ternyata tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Di sisi
lain, elite diduga malah berpesta pora merampok uang rakyat yang dikumpulkan
dari pajak dan sebagainya.
DAFTAR
PUSTAKA